Selamat Datang Di Website Dibopiss
Sekjen PDP nyaleg lewat PAN karena suara hati
Dibo Media
Written by Administrator
Sekretaris jenderal PDP (Partai Demokrasi Pembaruan), Didi Supriyanto, yang saat ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif berangkat dari suara hati.
“Caleg ini panggilan jiwa, bukan untuk mencari kesempatan atau pekerjaan,” ujar Didi dalam diskusi yang bertajuk ‘Menakar Kredibilitas Caleg Dalam Nomor Urut Parpol’ di media center Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (26/04/2013).
Baca juga: DKPP sosialisasikan kode etik Pemilu ke parpol, PAN absen dan Wakil Ketua DPR RI: Anggota dewan harusnya mengetahui etika bersidang
Hal ini menurut Didi, filosofi itu telah melekat sehingga jalan yang ditempuhnya dapat dijadikan alat perjuangan untuk ikut andil membangun masyarakat Indonesia.
“Ketika saya nyaleg lagi hanya membacakan bismillah, karena apapun ini adalah ketetapan dari yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa melalui pilihan rakyat,” terangnya.
Terkait banyaknya Caleg yang mati-matian memperjuangkan jabatan di DPR, ia menyarankan agar para calon wakil rakyat harus mampu mengatur kepribadiannya sehingga tidak stres jika tak tercapai keinginan tersebut.
PAN: Rakyat tidak butuh dibeli, tapi harus didekati, Bro!
Dibo Media
Written by Administrator
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PAN Viva Yoga Mauladi mengritisi para Calon legislatif yang membuat dana kampanye mahal dalam sistem demokrasi terbuka seperti saat ini. Semua itu hanya berlaku bagi para politisi yang malas bekerja. Sehingga, paradigma pemilih (rakyat) sebagai barang yang bisa dibeli dapat muncul. Padahal, pemilih (rakyat) tidak butuh dibeli, tapi harus didekati (Bro!).
“Dana kampanye mahal dilakukan oleh figur yang tidak mau kerja keras mendekati konstituen. Mereka memosisikan rakyat pemilih sebagai barang yang bisa dibeli dengan uang,” ujarnya Viva di Jakarta,Selasa (23/04/2013). Artinya, dana kampanye mahal kalau politisi tidak mau kerja.
Baca juga: Partai Bulan Bintang revisi 198 nama caleg ke KPU dan Serahkan DCS, PDIP rombak nama caleg, Bro!
Menurut Politikus Parati PAN ini, justru semua itu akan merusak sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Sebab,mereka menerapkan pola transaksional dalam meraih simpati masyarakat.
PAN Jatim janji tak pungut sepeserpun dari caleg
Dibo Media
Written by Administrator
Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku tidak akan memungut biaya sepeserpun bagi siapa saja yang ingin mendaftarkan diri menjadi caleg pada pemilu 2014 mendatang.
“Kami tidak memungut biaya formulir pendaftaran caleg. Untuk jumlah rekening harus disiapkan untuk proses pencalegan kami juga tidak menentukan,” kata Wakil Ketua DPW PAN Jatim, Suli Da’im, Rabu (20/3/2013).
Baca juga: Partai Bulan Bintang revisi 198 nama caleg ke KPU dan Median sebut dukungan terhadap Hanura tak sampai 3,5 persen
Menurut Suli, dalam perjuangan memang dibutuhkan modal, tapi di PAN masalah modal bukan prioritas utama. Suli menjelaskan, yang dibutuhkan caleg untuk jadi caleg PAN akan disediakan oleh partai.
Bacaleg PAN: Uang bukanlah faktor utama menang nyaleg
Dibo Media
Written by Administrator
Modal finansial besar untuk memenangkan pemilihan legislatif (Peleg) bukanlah satu-satunya cara mutlak untuk lolos sebagai anggota legislator.
Hal ini disampaikan oleh bakal calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), Taufiq Amrullah dalam diskusi yang bertajuk ‘Menakar Kredibilitas Caleg Dalam Nomer Urut Parpol’ yang digelar di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (26/04/2013).
Baca juga: Golkar: Menteri aktif yang maju caleg mengabaikan rakyat dan Dua menteri aktif asal PAN juga maju caleg lho
“Uang banyak bukanlah hal yang mutlak, tetapi fasion atau obsesi seorang caleg dalam berusaha untuk meraih simpati yang paling dominan,” ujarnya saat menjadi salah satu pembicara diskusi.
DPR: DKPP Jangan Sampai Dzalim
Dibo Media
Written by Administrator
JAKARTA -- Komisi II DPR mengingatkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga penjaga etika peneyelenggara pemilu ini diharapkan tidak mengeluarkan keputusan yang sifatnya mendzalimi.
"Jangan sampai mendzalimi. Kalau betul bersalah, ya dihukum. Tapi jangan melampaui kewenangan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/5).
Memang, lanjut Hakam, kewenangan DKPP yang dituangkan dalam undang-undang sangat besar. Dengan putusan yang bersifat final dan mengikat diharapkan DKPP bisa menjadi lembaga penegak etika bagi pelaksana pemilu. Tetapi di luar masalah etik, apalagi masuk pada ranah administratif, menurutnya DKPP melewati kewenangan.
Sepanjang keputusan DKPP memiliki dasar yang kuat dan standar objektif, itu bisa menjadi pembelajaran bagi pelaksana pemilu. Yaitu, agar berhati-hati dan menjaga etika dalam menyelenggarakan pemilu.
"Selama ini muncul rumor tentang masalah kongkalikong antara penyelenggara dengan peserta," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
DKPP pun dianggap perlu menggunakan asas proporsionalitas dan tidak menjatuhkan hukuman berdasarkan penilaian subjektif. Karena keputusan DKPP yang tidak bisa dibanding terkait dengan nasib seseorang. DKPP pun diminta memerbaiki proses beracaranya dan membuat satu aturan internal yang lebih ketat.
More Articles...
Page 1 of 119